KETUA LEMBAGA KOMID SBY NIAS: MINTA KEPALA BRR EVALUASI KONTRAKTOR

Gunungsitoli (SIB)

Ketua Lembaga Komunitas Independen (Komid) SBY Kabupaten Nias Petrus S. Gulo, SE mendesak Kepala BRR Perwakilan Nias William Sabandar untuk mengambil langkah konkrit dalam rangka menyelamatkan eksistensi BRR membangun Nias. Hal itu dikatakan Petrus dalam siaran persnya kepada SIB di Gunungsitoli, Kamis (18/5), menyikapi kinerja BRR Nias yang masih jauh dari harapan.

Dikatakan, Kepala BRR Perwakilan Nias sudah saatnya melakukan reposisi sumber daya manusia dalam struktur organisasinya, terutama personil yang dilihat kurang mampu dan tidak cakap guna mendorong akselerasi proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias.

Satu tahun lebih atau telah melewati ? waktu dari 4 tahun rencana BRR membangun Nias, sudah cukup sebagai dasar untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja para manager dan kepala satuan kerja BRR Nias. Mengingat waktu yang kurang dari 3 tahun lagi, maka sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang handal dalam menjawab visi dan misi BRR di Nias. Penempatan sumber daya manusia yang profesional di bidangnya merupakan tuntutan kebutuhan dan jawaban mutlak.

Menurut pantauan Lembaga Komid SBY Nias, sektor pembangunan perumahan dan pelayanan umumlah yang merupakan sektor paling lemah saat ini. Satker pembangunan perumahan, satker pendidikan, dan kesehatan terkesan tidak menunjukkan kinerja berarti. Sebaiknya Satker inilah yang harus dikendalikan oleh sumber daya manusia yang profesional dan kredibel.

Proyek pembangunan perumahan telah menuai banyak masalah di tengah masyarakat, yang hampir bisa dipastikan tidak bisa dikendalikan. Rendahnya penyerapan dana pada Satker Pendidikan dan Kesehatan merupakan bukti kegagalan total. Kegagalan total jangan dilihat bahwa tidak ada yang diperbuat. "Jangan lihat pekerjaan yang sedikit, tetapi lihatlah pekerjaan besar yang masih belum dikerjakan", demikian Petrus memberikan ilustrasi.

Khusus untuk Satker Pendidikan dan Kesehatan tidak terlihat program kerja yang signifikan, jika dibandingkan pagu anggaran yang tersedia. Di Satker Kesehatan begitu banyak penyerapan dana yang non fisik. Bahkan menurut informasi yang terima Lembaga KOMID SBY Nias, banyak dana yang dibagi-bagikan dengan alasan insentif, honor, bonus,
pengadaan pakaian dinas, dan lain sebagainya. "Pokoknya dana-dana yang dibagikan ini perlu diaudit, dan ditarik kembali. Karena sangat memungkinkan terjadi KKN. Yang tidak perlu dibayar, malah dibayar," kata Petrus.

Semua mengetahui bahwa pegawai rumah sakit itu bekerja untuk memberikan pelayanan kepada yang sakit dan telah digaji untuk itu. Bukan setelah datang BRR, baru mendapatkan gaji. Hal ini telah menimbulkan kesenjangan atau kecemburuan terhadap pegawai pemerintah pada instansi lain, yang juga merupakan bagian dari pelayanan
masyarakat.

Karena itu, Lembaga Komid SBY Nias mendesak Kepala BRR Perwakilan Nias untuk segera mengevaluasi kinerja Kasatker Pembangunan Perumahan. Demikian juga Kasatker Pendidikan dan Kesehatan, bila perlu menempatkan Kasatker yang kredibel dan profesional.

Reposisi itu sangat perlu demi keberhasilan program BRR di Nias. BRR akan segera berlalu dari Nias. Kurang dari 3 tahun lagi bukan waktu yang lama, dan masa kurang dari 3 tahun ini, diharapkan dapat dioptimalkan dengan baik. Sisa tahun ini jangan dijadikan sebagai waktu belajar bagi yang tidak mampu, apalagi untuk dijadikan waktu
untuk ber-KKN, yang membuat Nias lebih terpuruk. "Di pundak kepala BRR-lah Nias baru akan kita dapatkan," kata Petrus. (LZ/n)

Sumber: SIB Online, Jumat, 18 Agustus 2006.