KETUA LEMBAGA KOMID SBY NIAS: MINTA KEPALA BRR EVALUASI KONTRAKTOR

Gunungsitoli (SIB)

Ketua Lembaga Komunitas Independen (Komid) SBY Kabupaten Nias Petrus S. Gulo, SE mendesak Kepala BRR Perwakilan Nias William Sabandar untuk mengambil langkah konkrit dalam rangka menyelamatkan eksistensi BRR membangun Nias. Hal itu dikatakan Petrus dalam siaran persnya kepada SIB di Gunungsitoli, Kamis (18/5), menyikapi kinerja BRR Nias yang masih jauh dari harapan.

Dikatakan, Kepala BRR Perwakilan Nias sudah saatnya melakukan reposisi sumber daya manusia dalam struktur organisasinya, terutama personil yang dilihat kurang mampu dan tidak cakap guna mendorong akselerasi proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias.

Satu tahun lebih atau telah melewati ? waktu dari 4 tahun rencana BRR membangun Nias, sudah cukup sebagai dasar untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja para manager dan kepala satuan kerja BRR Nias. Mengingat waktu yang kurang dari 3 tahun lagi, maka sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang handal dalam menjawab visi dan misi BRR di Nias. Penempatan sumber daya manusia yang profesional di bidangnya merupakan tuntutan kebutuhan dan jawaban mutlak.

Menurut pantauan Lembaga Komid SBY Nias, sektor pembangunan perumahan dan pelayanan umumlah yang merupakan sektor paling lemah saat ini. Satker pembangunan perumahan, satker pendidikan, dan kesehatan terkesan tidak menunjukkan kinerja berarti. Sebaiknya Satker inilah yang harus dikendalikan oleh sumber daya manusia yang profesional dan kredibel.

Proyek pembangunan perumahan telah menuai banyak masalah di tengah masyarakat, yang hampir bisa dipastikan tidak bisa dikendalikan. Rendahnya penyerapan dana pada Satker Pendidikan dan Kesehatan merupakan bukti kegagalan total. Kegagalan total jangan dilihat bahwa tidak ada yang diperbuat. "Jangan lihat pekerjaan yang sedikit, tetapi lihatlah pekerjaan besar yang masih belum dikerjakan", demikian Petrus memberikan ilustrasi.

Khusus untuk Satker Pendidikan dan Kesehatan tidak terlihat program kerja yang signifikan, jika dibandingkan pagu anggaran yang tersedia. Di Satker Kesehatan begitu banyak penyerapan dana yang non fisik. Bahkan menurut informasi yang terima Lembaga KOMID SBY Nias, banyak dana yang dibagi-bagikan dengan alasan insentif, honor, bonus,
pengadaan pakaian dinas, dan lain sebagainya. "Pokoknya dana-dana yang dibagikan ini perlu diaudit, dan ditarik kembali. Karena sangat memungkinkan terjadi KKN. Yang tidak perlu dibayar, malah dibayar," kata Petrus.

Semua mengetahui bahwa pegawai rumah sakit itu bekerja untuk memberikan pelayanan kepada yang sakit dan telah digaji untuk itu. Bukan setelah datang BRR, baru mendapatkan gaji. Hal ini telah menimbulkan kesenjangan atau kecemburuan terhadap pegawai pemerintah pada instansi lain, yang juga merupakan bagian dari pelayanan
masyarakat.

Karena itu, Lembaga Komid SBY Nias mendesak Kepala BRR Perwakilan Nias untuk segera mengevaluasi kinerja Kasatker Pembangunan Perumahan. Demikian juga Kasatker Pendidikan dan Kesehatan, bila perlu menempatkan Kasatker yang kredibel dan profesional.

Reposisi itu sangat perlu demi keberhasilan program BRR di Nias. BRR akan segera berlalu dari Nias. Kurang dari 3 tahun lagi bukan waktu yang lama, dan masa kurang dari 3 tahun ini, diharapkan dapat dioptimalkan dengan baik. Sisa tahun ini jangan dijadikan sebagai waktu belajar bagi yang tidak mampu, apalagi untuk dijadikan waktu
untuk ber-KKN, yang membuat Nias lebih terpuruk. "Di pundak kepala BRR-lah Nias baru akan kita dapatkan," kata Petrus. (LZ/n)

Sumber: SIB Online, Jumat, 18 Agustus 2006.

15.000 Rumah Baru dan 45.000 Rehabilitasi Dicanangkan Untuk Rekonstruksi Nias

Medan (SIB)

Strategi rekonstruksi dan pembangunan berkelanjutan di Kepulauan Nias dilakukan melalui empat pilar dan 10 sasaran utama diantaranya pembangunan perumahan dan pemukiman dengan prinsip build back better terhadap 15.000 rumah baru dan 30.000 sampai 45.000 rumah rehabilitasi dicanangkan untuk rekonstruksi Nias.

Ka Bappeda Propinsi Sumut Drs RE Nainggolan MM dan Kabid Humas Pimpinan Pempropsu Drs ML Tobing S.Sos menjelaskan hal itu kepada wartawan di Kantor Gubsu, Rabu (9/8) sore.

"Untuk lebih menerpadukan perencanaan dan tindak lanjutnya secara lintas sektoral, lintas pemerintah daerah dengan Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR NAD-Nias) secara berkala terus dilaksanakan pembahasan," ujar Nainggolan usai memimpin koordinasi di Kantor Bappedasu di Medan, dihadiri Kepala Perwakilan BRR NAD-Nias Willy Syahbanda, Manajer Kasatker's, technical advisor pada Kepala Dinas Provinsi kompeten, Plh Sekretariat Dewan Pengarah BRR NAD-Nias Marsda (Purn) Suyitno, Staf ahli Kementerian Polhukam, Kementerian Kesra dan Kementerian Ekonomi, Pejabat Bappenas dan Kepala Perwakilan Medan Ir. Riadil Akhir Lubis Msi.

Dijelaskan, saat ini pembangunan kembali Kepulauan Nias sudah memasuki tahun kedua kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang meliputi: perumahan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial/agama, pelayanan umum dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ditaksir penanggulangan akibat kerusakan yang terjadi tersebut mencapai Rp 4 triliun dan untuk membangun kembali secara utuh dibutuhkan dana sekitar Rp 10 triliun.

Koordinasi kemarin juga membahas mendiskusikan perkembangan seputar penanganan pasca bencana dan tindaklanjutnya dengan memperhatikan Perpres 30 tahun 2005 dan usulan kabupaten/ kota lainnya yang diharapkan diperoleh suatu bentuk penanganan yang terpadu melalui pemberdayaan sekretariat bersama yang sudah dibentuk.

Pelaksanaan kegiatan dimaksud secara berkelanjutan dilakukan dengan empat pilar utama yakni perumahan dan permukiman yang sehat, infrastruktur yang handal, ekonomi yang tangguh dan kelembagaan yang kuat dengan 10 sasaran utama yakni perumahan dan permukiman (15.000 rumah baru dan 30.000 - 45.000 rehabilitasi), sistem air bersih, sanitasi dan lingkungan, infrastruktur ekonomi khususnya jalan, jembatan dan pelabuhan (Gunungsitoli, Teluk Dalam, Lahewa, Sirombu, P. Tello), airport/airstrip (Binana, Pulau Tello dan Teluk Dalam), kelistrikan dan komunikasi, irigasi, pengembangan ekonomi regional, iklim investasi, sistem lembaga keuangan dan pasar yang sehat dengan fokus pada perikanan, coklat dan karet, revitalisasi RSU Gunung Sitoli dan pengembangan sistem pelayanan kesehatan berjenjang,revitalisasi pendidikan, Penguatan kelembagaan pemerintah daerah serta revitalisasi kebudayaan Nias.

Total rencana pendanaan sampai dengan tahun anggaran 2009 diperkirakan terdiri dari Rp 4,51 triliun melalui bantuan luar negeri (On-budget), dan sekitar Rp. 1,45 triliun melalui bantuan luar negeri (Off Budget). Alokasi pertahunnya terdiri dari tahun 2005 sampai sebesar Rp 410 miliar (on-budget) dan off budget sebesar Ro. 1,45 triliun, tahun 2006 sebesar Rp 1,1 triliun, tahun 2007 Rp 1,4 triliun, tahun 2008 Rp 1,1 triliun dan tahun 2009 Rp 500 miliar.

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2006 di Kepulauan Nias sebesar Rp 1,105,421,000,000 meliputi sektor Perumahan Rp 528,06 juta, Infrastruktur Rp 297,11 juta, Kelembagaan, Pendidikan dan Kesehatan Rp 202,96 juta, Ekonomi dan Usaha Rp 36,355 juta, Agama, Sosial dan Budaya Rp 34,862 juta dan Sekretariat Rp 6,26 juta.

Dengan jumlah Satker sementara, sebanyak 17 satker (15 satker di G. Sitoli dan 2 Satker di Teluk Dalam) dengan 2 paket; 414 paket terdiri dari 245 paket kecil dan 169 paket non kecil. Penyerapan kemajuan dana on budget sampai Juni 2006 telah mencapai Rp.370 miliar dan diharapkan sampai Desember 2006 mencapai Rp 1,5 triliun.

Khusus pembangunan kembali bidang perumahan dan penanganan pengungsi saat ini dari jumlah pengungsi 4.032 KK yang dulu tinggal di tenda menurun drastis dan tersisi 298 keluarga (yang tidak memiliki lahan) tapi sedang dalam proses pemindahan ke temporary shelter hingga Agustus 2006. Kemajuan rekonstruksi perumahan hingga saat ini sudah terbangun 2.317 unit yang terdiri dari 1.403 unit oleh BRR, 914 unit oleh 14 NGO, 1.508 unit yang sudah direhabilitasi dan dana pergantian pembangunan rumah oleh BRR, dan persiapan pelaksanaan pembangunan perumahan baru sebanyak 7.000 unit untuk bantuan tahun 2006, serta 447 unit yang sedang dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi oleh BRR.

Berbagai masalah yang ada, jelas Nainggolan, seperti untuk penanganan pengungsi, masih sangat kurang sekali dalam penyiapan lahan untuk penampungan yang masih tinggal di tenda - tenda dan terbatasnya unit temporary shelter untuk penampungan sementara bagi para pengungsi, terbatasnya transportasi ke Kepulauan Nias untuk mengangkut bahan - bahan material, seperti pengangkutan ferry dari dan ke kepulauan Nias, dan sulitnya penyediaan bahan material dari dan ke lokasi.

Khusus penanganan 6 kabupaten/kota lainnya yang terkena dampak tsunami dan gempa bumi seperti Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Serdang Bedagai, Samosir, dan Sibolga diharapkan peran Pemerintah Pusat/Departemen kompeten melalui koordinasi Bappenas, agar dapat menyusun rencana aksi dengan segera agar dapat dilaksanakan pada tahun 2007 mendatang apakah pendanaannya melalui BRR atau Departemen teknis. Untuk itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dikoordinir Bappedasu akan segera menyampaikan usulan prioritas tersebut.

Ka Bappedasu juga menyarankan kepada semua pihak pelaksana agar meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pada semua lini dan sektor melalui Sekretariat Bersama yang telah dibentuk, dalam rangka mempercepat pemulihan kembali kehidupan Nias yang baru, dan pembangunan Sumatera Utara keseluruhan.

Sumber: Harian SIB Online, Jumat 11 Agustus 2006